You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
60 Pelajar SMA/SMK Ikuti Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM
photo Tiyo Surya Sakti - Beritajakarta.id

60 Pelajar di Jaksel Diajarkan Bijak Bermedia Sosial

60 pelajar SMA dan SMK mengikuti kegiatan sosialisasi Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM di Ruang Rapat Patung Dirgantara Kantor Wali Kota Jakarta Selatan. 

Literasi Digital mengenai kesadaran hukum sangat penting

Kepala Bagian Hukum Jakarta Selatan, Dedy Rohedi mengatakan, kegiatan dengan tema Literasi Digital ini mengajak para pelajar lebih bijak menerima informasi yang beredar di media sosial (medsos) agar terhindar dari penyebaran berita bohong, ujaran kebencian serta radikalisme. 

"Literasi Digital mengenai kesadaran hukum sangat penting. Ditakutkan mereka salah menggunakan kebebasan berpendapat dan malah jadi terjerat hukum," ujarnya, Rabu (13/9). 

Pemkot Jaksel Gelar Sosialisasi Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM

Dedy menjelaskan, kegiatan hari ini diikuti 60 pelajar SMA dan SMK berikut dengan 10 guru pendamping. Dalam kegiatan tersebut, para peserta diberikan pemahaman dari narasumber untuk meningkatkan kesadaran hukum dan HAM, terutama bijak dalam menggunakan medsos.

Ia menganggap, segala macam hal yang berhubungan dengan medsos perlu diwaspadai. Sebab apabila salah dalam penggunaannya mampu merugikan diri sendiri.

"Kita sekarang memberikan pengetahuan yang dapat membantu mereka melindungi keamanan dan privasi serta bijak dalam bermedia sosial," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Pemprov DKI Bakal Tindak Tegas Aksi Pelecehan Agama

    access_time11-08-2026 remove_red_eye11299 personDessy Suciati
  2. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1344 personAnita Karyati
  3. Transjakarta Siapkan Pengelolaan Transportasi Kepulauan Seribu Tahun Depan

    access_time12-08-2026 remove_red_eye1283 personFakhrizal Fakhri
  4. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye1278 personFakhrizal Fakhri
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye990 personBudhi Firmansyah Surapati